JAKARTA – Kabar mengejutkan datang dari Istana Kepresidenan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut telah menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Informasi tersebut diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi setelah Prabowo dan Gibran menggelar pertemuan selama kurang lebih 2,5 jam pada Selasa, 10 November 2026.
Pertemuan tersebut langsung menjadi perhatian publik karena berlangsung di tengah meningkatnya polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran serta munculnya desakan politik dari sejumlah anggota DPR RI.
Prasetyo Hadi mengatakan, dalam pertemuan itu Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri menyikapi berbagai dinamika politik dan hukum yang berkembang belakangan ini.
“Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan MK dan MA,” ujar Prasetyo dalam keterangan pers di Istana.
Pernyataan tersebut memunculkan berbagai pertanyaan mengenai kelanjutan posisi Gibran sebagai orang nomor dua di Indonesia.
Apakah keinginan tersebut akan benar-benar diwujudkan atau masih sebatas pembicaraan politik.
Meski telah muncul pernyataan mengenai keinginan mengundurkan diri, hal tersebut tidak serta-merta membuat Gibran kehilangan statusnya sebagai wakil presiden.
Ada tahapan formal dan ketentuan konstitusi yang harus diperhatikan apabila seorang wakil presiden hendak mengakhiri masa jabatannya sebelum periode berakhir.
Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya juga mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru mengambil kesimpulan mengenai isu tersebut.
Pada Selasa, 10 November 2026, Puan menegaskan bahwa Gibran masih berstatus sebagai wakil presiden.
Dia meminta publik menunggu perkembangan serta keterangan resmi dari pihak terkait.
Polemik ini tidak terlepas dari persoalan dokumen pendidikan Gibran yang belakangan menjadi sorotan.
Mahkamah Agung disebut telah menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran tidak sah.
Sementara itu, Mahkamah Konstitusi sebelumnya juga memeriksa persoalan terkait pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran.
Namun, perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon.
Dengan demikian, putusan tersebut perlu dibedakan dari keputusan yang secara langsung membatalkan pencalonan ataupun memberhentikan Gibran dari jabatan wakil presiden.
Di tengah perkembangan isu pengunduran diri, dinamika politik di DPR RI juga semakin menarik perhatian.
Sejumlah anggota DPR mulai menggalang dukungan untuk mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait persoalan yang menyeret nama Gibran.
Salah satu anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yanuar Arif Wibowo, bahkan menjadi sorotan setelah memperlihatkan secarik kertas bertuliskan ‘Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan’ seusai Rapat Paripurna DPR RI.
Yanuar menyebut tulisan tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang diterimanya ketika menjalani masa reses di daerah pemilihan Banyumas-Cilacap, Jawa Tengah.
Ia juga mengungkapkan adanya pengumpulan 12 tanda tangan anggota Fraksi PKS untuk mengajukan Hak Menyatakan Pendapat.
Hak tersebut menjadi salah satu instrumen konstitusional DPR untuk menyampaikan sikap resmi terhadap persoalan ketatanegaraan.
Apabila pendapat DPR berkaitan dengan dugaan bahwa wakil presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan atau melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam konstitusi, terdapat mekanisme khusus yang harus ditempuh.
Proses pemakzulan tidak bisa dilakukan secara sepihak, DPR harus terlebih dahulu menyampaikan pendapat kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diputuskan.
Jika Mahkamah Konstitusi membenarkan pendapat DPR, proses selanjutnya dapat diteruskan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengambil keputusan sesuai ketentuan UUD 1945.
Persoalan lain yang ikut menjadi perhatian adalah mekanisme pengisian jabatan apabila wakil presiden benar-benar mengundurkan diri atau diberhentikan secara sah.
Ketentuan mengenai kekosongan jabatan wakil presiden telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Dalam aturan tersebut, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.
Pemilihan tersebut dilaksanakan paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.
Artinya, apabila pengunduran diri Gibran benar-benar terjadi dan diproses secara resmi, mekanisme pengisian jabatan tidak bisa dilakukan begitu saja tanpa mengikuti ketentuan konstitusi.
Sebelumnya, Gibran juga pernah menyatakan akan menghormati proses hukum yang berkaitan dengan polemik dokumen pendidikannya.
Dalam keterangan resmi pada 7 Oktober 2026, ia menyampaikan komitmen untuk tetap bekerja melayani masyarakat serta menindaklanjuti catatan Mahkamah Konstitusi mengenai dokumen pendidikannya.
Kini, pernyataan Mensesneg mengenai niat pengunduran diri Gibran menjadi perkembangan baru yang menyita perhatian masyarakat.
Publik pun menunggu apakah pernyataan tersebut akan berlanjut menjadi pengajuan pengunduran diri secara resmi atau justru berkembang ke arah proses politik dan konstitusional di parlemen.
Satu hal yang perlu digarisbawahi, keinginan untuk mundur, pengunduran diri secara resmi dan pemakzulan merupakan tiga hal yang berbeda.
Masing-masing memiliki konsekuensi serta mekanisme hukum tersendiri. (dpw)
