BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro resmi memulai rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 sebagai langkah strategis menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2027.
Kegiatan penting ini digelar pada Jumat (27/3/2026) di Ruang Angling Dharma, Gedung Pemkab Bojonegoro, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah daerah, DPRD, hingga perwakilan masyarakat.
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, menegaskan bahwa arah pembangunan ke depan akan difokuskan pada sektor-sektor krusial yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Di antaranya adalah pertanian, layanan kesehatan, pengelolaan air, serta isu lingkungan hidup.
Menurutnya, Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan, tetapi momentum penting untuk menyusun kebijakan yang tepat sasaran di tengah keterbatasan anggaran.
“Yang perlu ditekankan adalah efisiensi dan upaya meningkatkan pendapatan daerah di tengah kondisi ekonomi saat ini. Musrenbang menjadi tahapan penting untuk mewujudkan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi sinergi Forkopimda yang selama ini dinilai berperan besar dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di Bojonegoro.
Semangat kolaborasi dan gotong royong, lanjutnya, harus terus diperkuat dalam mengawal program-program RKPD 2027.
Sementara itu, Kepala Bappeda Bojonegoro, Helmy Elisabeth, mengungkapkan bahwa proses Musrenbang kali ini merupakan hasil dari tahapan panjang yang telah dimulai dari tingkat desa hingga kabupaten.
Total terdapat 3.068 usulan pembangunan yang masuk untuk tahun 2027.
Rinciannya, usulan dari pokok pikiran (pokir) DPRD mendominasi sebanyak 1.734 usulan, disusul desa/kelurahan sebanyak 1.293 usulan, serta 41 usulan dari instansi vertikal.
Selain itu, terdapat 302 usulan yang diajukan ke tingkat provinsi.
Di sisi lain, Plt Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, Mohammad Yasin, mengingatkan pentingnya disiplin terhadap jadwal perencanaan.
Menurutnya, ketepatan waktu menjadi kunci dalam memastikan seluruh usulan yang layak dapat diverifikasi sebelum penetapan RKPD.
Ketua DPRD Bojonegoro, Abdulloh Umar, menambahkan bahwa Musrenbang juga berfungsi sebagai ruang konsultasi publik.
Di forum ini, berbagai usulan akan melalui proses negosiasi, harmonisasi, hingga mencapai kesepakatan bersama terkait prioritas pembangunan tahun 2027.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Bojonegoro, Edi Susanto, memaparkan lima isu strategis dalam RPJMD 2025–2029, yakni, Pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran.
Peningkatan kualitas SDM berkarakter dan berbudaya. Transformasi ekonomi berkelanjutan dan bernilai tambah.
Penguatan ketahanan lingkungan dan mitigasi bencana. Reformasi tata kelola pemerintahan.
Adapun tema pembangunan Bojonegoro tahun 2027 ditetapkan sebagai, “Perkuatan Ekonomi Bernilai Tambah dan Berkelanjutan, SDM Berkarakter dan Tata Kelola Inklusif untuk Bojonegoro Bahagia, Makmur dan Membanggakan.”
Tema ini menjadi arah utama dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pemerataan dan keberlanjutan. (Yin)
