BOJONEGORO – Kondisi pers nasional dinilai tengah menghadapi tantangan berat, di tengah gempuran algoritma media sosial, menurunnya pendapatan iklan konvensional, hingga merosotnya kepercayaan publik, media disebut semakin rapuh sebagai pilar keempat demokrasi.
Ketua Serikat Media Siber Indonesia Bojonegoro, Kustaji, menilai pers saat ini berada di titik yang mengkhawatirkan.
Jika kondisi tersebut terus dibiarkan, demokrasi berpotensi kehilangan salah satu kekuatan pengawas terpentingnya.
Menurutnya, tiga pilar demokrasi lain seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif memiliki dukungan anggaran, kekuasaan, hingga fasilitas negara.
Sementara pers hanya bertumpu pada satu hal utama, yakni kepercayaan publik.
“Modal utama media adalah kepercayaan. Ketika kepercayaan itu runtuh, maka fungsi pers sebagai pengontrol kekuasaan juga ikut melemah,” ujarnya dalam refleksi Hari Kebangkitan Nasional, Rabu (20/5/2026).
Ia menyoroti tekanan besar yang kini dihadapi industri media, khususnya media lokal.
Banyak perusahaan pers kesulitan bertahan akibat perubahan pola konsumsi informasi dan dominasi platform digital.
Tidak sedikit redaksi akhirnya gulung tikar karena pendapatan iklan terus menurun.
Kondisi tersebut memaksa sebagian media bergantung pada advertorial maupun publikasi sponsor demi mempertahankan operasional.
Situasi itu dinilai rawan mengganggu independensi jurnalistik.
Di sisi lain, Kustaji juga menilai kualitas jurnalisme mulai mengalami penurunan.
Persaingan kecepatan membuat verifikasi sering diabaikan.
Judul sensasional demi klik lebih diutamakan dibanding kedalaman informasi dan akurasi fakta.
Akibatnya, masyarakat semakin sulit membedakan mana berita yang benar, propaganda, atau sekedar hiburan digital.
Dampak paling besar adalah turunnya kepercayaan publik terhadap media.
Padahal, kata dia, pers memiliki peran penting dalam menjaga demokrasi tetap sehat. Kehadiran media dibutuhkan untuk mengawasi kebijakan, mengkritisi penggunaan anggaran, hingga memastikan ruang publik tetap terbuka.
“Tanpa pers yang kuat, demokrasi hanya menjadi panggung narasi tunggal kekuasaan,” tegasnya.
Dirinya menilai media harus segera melakukan pembenahan agar kembali dipercaya masyarakat.
Ada tiga langkah penting yang menurutnya harus menjadi perhatian serius insan pers.
Pertama, mengembalikan disiplin verifikasi dan akurasi dalam setiap pemberitaan.
Kecepatan menyampaikan informasi tidak boleh mengorbankan kebenaran fakta.
Kedua, memperkuat liputan berbasis data dan hasil kerja lapangan, bukan hanya menyalin pernyataan pejabat atau rilis instansi tanpa pendalaman.
Ketiga, membangun model bisnis media yang lebih sehat dan independen, seperti sistem langganan, membership, hingga dukungan hibah jurnalisme.
Selain media, masyarakat juga diminta ikut berperan menjaga kualitas ruang informasi publik dengan lebih bijak dalam mengonsumsi dan menyebarkan berita.
“Jangan mudah membagikan informasi tanpa sumber jelas. Dukungan terhadap media independen adalah investasi untuk demokrasi yang sehat,” katanya.
Dia juga mengingatkan pemerintah dan berbagai pihak agar lebih terbuka terhadap informasi publik.
Menurutnya, akses data dan transparansi bukan sekedar formalitas, melainkan fondasi penting dalam sistem demokrasi modern.
Di momentum Hari Kebangkitan Nasional, Kustaji menyerukan agar media kembali bangkit dan memperkuat fungsi jurnalistiknya.
“Pers harus hadir sebagai penyeimbang, bukan sekedar pemburu popularitas. Karena ketika pers menyerah, yang hilang bukan hanya berita, tetapi kemampuan masyarakat memahami kebenaran,” pungkasnya. (yin)
