JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, angkat bicara mengenai polemik jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ia menilai pengunduran diri secara sukarela bisa menjadi solusi yang lebih cepat dan tidak menimbulkan gejolak panjang dibandingkan melalui mekanisme pemakzulan atau impeachment.
Pandangan tersebut disampaikan Mahfud dalam tayangan kanal YouTube Mahfud MD Official yang dipublikasikan pada Selasa (10/11/2026).
Menurut Mahfud, apabila pengunduran diri memang menjadi pilihan, langkah tersebut dinilai lebih sederhana dari sisi proses politik maupun ketatanegaraan.
Dengan demikian, polemik yang berkembang tidak perlu berlarut-larut melalui tahapan pemakzulan yang panjang.
“Menurut saya bagi kepentingan bangsa dan negara akan lebih cepat dan lebih soft ya, kalau dia meminta mengundurkan diri aja mundur,” kata Mahfud.
Dia berpandangan, pengunduran diri secara sukarela dapat menjadi jalan keluar yang lebih ringan dibandingkan harus menempuh proses pemberhentian melalui mekanisme konstitusi.
Mahfud juga menjelaskan bahwa pengunduran diri bukan satu-satunya mekanisme yang tersedia.
Apabila seorang Wakil Presiden tidak mengundurkan diri, sementara terdapat alasan dan persyaratan konstitusional yang terpenuhi, proses pemberhentian tetap dapat ditempuh melalui jalur pemakzulan.
“Kalau dia tidak mundur juga, kan harus dimakzulkan kalau situasi seperti itu,” ujarnya.
Namun, Mahfud mengingatkan agar proses penyelesaian persoalan tersebut tidak terhenti hanya karena muncul perdebatan mengenai sosok yang nantinya akan mengisi jabatan Wakil Presiden.
Menurutnya, persoalan utama harus diselesaikan sesuai ketentuan hukum dan konstitusi.
Urusan mencari pengganti tidak semestinya menjadi alasan untuk menghambat jalannya proses.
“Pokoknya proses ini jangan berhenti hanya karena mencari pengganti,” tegasnya.
Dalam penjelasannya, Mahfud turut menyoroti kemungkinan adanya gagasan agar Presiden dan Wakil Presiden diberhentikan secara bersamaan.
Dirinya menilai persoalan yang menyangkut jabatan Wakil Presiden tidak serta-merta harus menyeret Presiden Prabowo Subianto untuk ikut mengundurkan diri.
Mahfud menegaskan, apabila persoalan yang dipermasalahkan hanya berkaitan dengan posisi Wakil Presiden, maka penyelesaiannya tidak perlu diperluas menjadi tuntutan pemberhentian Presiden.
“Gak mungkin dong kita minta Presiden berhenti satu paket. Pak Prabowo kan tidak punya masalah apa-apa,” ujar Mahfud.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa menurut Mahfud, penyelesaian persoalan jabatan Wakil Presiden harus dilakukan secara proporsional dan tidak mencampuradukkan persoalan yang berbeda.
Di sisi lain, konstitusi Indonesia telah mengatur mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Dalam aturan itu disebutkan, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden.
Dengan mekanisme tersebut, Presiden memiliki kewenangan mengajukan dua calon, sementara MPR bertugas memilih satu nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden hingga berakhirnya masa jabatan.
Prosedur ini berbeda dengan mekanisme pemakzulan yang memiliki tahapan tersendiri, mulai dari proses di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), hingga keputusan MPR sesuai ketentuan UUD 1945.
Meski demikian, pandangan Mahfud MD tersebut merupakan pendapat mengenai opsi penyelesaian polemik jabatan Wakil Presiden.
Pengunduran diri maupun pemberhentian Wakil Presiden tetap harus memenuhi persyaratan dan prosedur konstitusional.
Artinya, setiap langkah yang diambil tidak bisa dilepaskan dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia. (dpw)
