BOJONEGORO – Keakuratan data penerima bantuan sosial (bansos) kini menjadi fokus utama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Hal ini ditegaskan dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) peningkatan kapasitas aparatur desa yang digelar di Ruang Angling Dharma, Rabu (22/4/2026).
Kegiatan yang diikuti lebih dari seribu peserta ini menghadirkan dua fokus utama, yakni validitas data bansos agar tepat sasaran serta pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan di tingkat desa. Agenda ini berlangsung selama tiga hari hingga Jumat (24/4/2026).
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan bahwa sumber utama data kemiskinan berasal dari desa.
Karena itu, ia meminta seluruh aparatur dan penggiat desa untuk bekerja profesional dan menjunjung tinggi integritas.
“Data harus berdasarkan kondisi riil di lapangan, bukan karena like and dislike atau hubungan kekerabatan. Ini tanggung jawab besar, tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat,” tegasnya.
Menurutnya, persoalan utama dalam penyaluran bansos bukan hanya soal jumlah, tetapi juga ketepatan sasaran, waktu, dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Melalui bimtek ini, para peserta diharapkan mampu meningkatkan kualitas verifikasi data agar tidak terjadi kesalahan.
Selain isu sosial, Bupati juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.
Ia mengingatkan agar pembangunan tidak mengorbankan ekologi.
“Pembangunan harus terus berjalan, tapi alam tetap dijaga. Jangan menebang pohon sembarangan dan kelola sampah dengan baik demi masa depan generasi kita,” pesannya.
Sementara itu, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah memaparkan tantangan global yang berdampak hingga daerah, mulai dari perubahan iklim, perkembangan kecerdasan buatan (AI), hingga ketahanan energi.
Ia juga menyoroti sejumlah target pembangunan Bojonegoro tahun 2026, seperti pemerataan akses listrik, wajib belajar bagi seluruh anak, eliminasi TBC, peningkatan kualitas rumah layak huni, hingga pembangunan Jalur Lingkar Selatan (JLS) untuk mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi.
“Kita juga harus siap menghadapi potensi kemarau ekstrem pada Agustus hingga September. Persiapan harus dimulai sejak sekarang, termasuk pengaturan pola tanam,” ujarnya.
Kepala DPMD Bojonegoro, Djoko Lukito, menjelaskan bahwa kegiatan ini diikuti oleh 1.051 peserta yang merupakan alumni program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Desa jenjang S1 kerja sama Pemkab Bojonegoro tahun 2021–2022.
“Mereka adalah aset SDM daerah. Kami berharap mampu berkontribusi secara profesional dalam pengentasan kemiskinan dan pengelolaan lingkungan,” jelasnya.
Senada, Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesra, Kusnandaka Tjatur, menambahkan bahwa pembaruan data akan dilakukan secara berkala, minimal setiap enam bulan.
“Jika angka kemiskinan menurun, itu berarti program intervensi kita berjalan efektif,” pungkasnya.
Melalui langkah ini, Pemkab Bojonegoro berharap penyaluran bansos ke depan semakin tepat sasaran dan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (yin)
