BOJONEGORO – Seleksi ujian calon perangkat desa untuk mengisi lima formasi jabatan di empat desa di Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, digelar di SMP Negeri 1 Kanor, Sebanyak 81 peserta mengikuti tahapan seleksi yang dilaksanakan dengan pengawasan pihak ketiga dari sejumlah perguruan tinggi.Kamis (23/07/2026)
Pelaksanaan ujian berlangsung menggunakan dua metode, yakni Computer Assisted Test (CAT) dan sistem manual bank soal, sesuai kebijakan masing-masing pemerintah desa.
Tiga desa yang menerapkan sistem CAT adalah Desa Kedungprimpen, Desa Nglarangan, dan Desa Sumberwangi. Sementara Desa Tambahrejo melaksanakan seleksi menggunakan sistem manual dengan bank soal yang disusun oleh perguruan tinggi pendamping.
Di Desa Kedungprimpen, seleksi dibuka untuk formasi Kepala Seksi Pelayanan dengan jumlah peserta sebanyak 12 orang. Pelaksanaan ujian menggandeng Universitas Wisnuwardhana Malang sebagai pihak ketiga.
Sementara itu, Desa Nglarangan membuka lowongan Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha yang diikuti tiga peserta. Proses seleksi didampingi oleh Universitas Brawijaya Malang.
Jumlah peserta terbanyak terdapat di Desa Tambahrejo. Sebanyak 34 peserta bersaing memperebutkan formasi Kepala Seksi Pelayanan, dengan penyelenggaraan ujian didampingi Universitas Negeri Malang melalui sistem manual bank soal.
Adapun Desa Sumberwangi membuka dua formasi sekaligus, yakni Kepala Urusan Keuangan yang diikuti 17 peserta serta Kepala Dusun dengan 15 peserta. Seleksi di desa tersebut menggandeng Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya sebagai pihak ketiga.
Selama pelaksanaan ujian, situasi berlangsung aman dan kondusif. Pengamanan dilakukan secara terpadu oleh personel Polsek Kanor bersama Koramil Kanor, sementara jalannya seleksi dipantau langsung oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca) Kanor untuk memastikan seluruh tahapan berlangsung tertib, aman, dan sesuai prosedur.
Ketua Paguyuban sekaligus Humas Panitia Pengisian Perangkat Desa Kecamatan Kanor, Nurhadi, mengatakan seluruh tahapan seleksi dirancang mengedepankan prinsip transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas. Keterlibatan perguruan tinggi sebagai pihak ketiga merupakan bagian dari upaya menjaga independensi proses rekrutmen.
“Kami berkomitmen agar proses pengisian perangkat desa berjalan secara jujur, adil, transparan, dan akuntabel. Karena itu, setiap desa menggandeng perguruan tinggi sebagai pihak ketiga agar seluruh tahapan seleksi dapat dipertanggungjawabkan. Siapa pun peserta yang memperoleh nilai tertinggi, dialah yang berhak mengisi jabatan perangkat desa sesuai formasi yang dibutuhkan,” kata Nurhadi.
Ia menambahkan, panitia mengapresiasi dukungan seluruh pihak, mulai dari pemerintah desa, perguruan tinggi, aparat keamanan, hingga Forkopimca Kanor yang ikut mengawal jalannya seleksi. Menurutnya, sinergi tersebut menjadi faktor penting dalam menciptakan proses pengisian perangkat desa yang profesional, terbuka, dan dipercaya masyarakat.(yin)
