BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus memperkuat transformasi digital dalam pelayanan publik.
Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) didorong untuk mengoptimalkan pengelolaan website dan media sosial resmi agar masyarakat semakin mudah memperoleh informasi yang cepat, akurat, dan terpercaya.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, saat membuka Rapat Koordinasi Optimalisasi Website dan Media Sosial Perangkat Daerah di Ruang Angling Dharma, Gedung Pemkab Bojonegoro, Senin (29/6/2026).
Rakor yang mengusung tema “Mewujudkan Pelayanan Informasi Publik Aktif, Responsif, Masif, dan Inovatif” ini diikuti para pengelola website dan media sosial OPD.
Kegiatan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat komunikasi pemerintah dengan masyarakat melalui platform digital.
Dalam arahannya, Wabup Bojonegoro Nurul Azizah menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari pelayanan publik.
Menurutnya, masyarakat kini membutuhkan akses informasi yang mudah dijangkau, cepat diperbarui, dan memiliki tingkat akurasi yang tinggi.
“Informasi yang disampaikan pemerintah harus cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Website dan media sosial resmi harus menjadi sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, setiap admin maupun pengelola media informasi pemerintah dituntut bekerja secara profesional serta mampu memberikan respons yang cepat terhadap kebutuhan maupun pertanyaan masyarakat.
Selain membahas strategi komunikasi publik, Wakil Bupati juga memaparkan perkembangan postur APBD Kabupaten Bojonegoro dari tahun ke tahun sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro, Setiyo Budi Wibowo, menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan meningkatkan efektivitas penyebaran informasi mengenai program, kebijakan, hingga berbagai kegiatan pemerintah daerah.
Menurutnya, website dan media sosial kini tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana publikasi, tetapi juga menjadi media komunikasi dua arah yang memperkuat hubungan antara pemerintah dengan masyarakat.
“Website dan media sosial perangkat daerah merupakan garda terdepan dalam penyampaian informasi sekaligus jembatan komunikasi publik untuk mendukung pembangunan daerah,” ujarnya.
Dalam sesi materi, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro, Machmuddin, mengungkapkan bahwa seluruh perangkat daerah telah memiliki website dan akun media sosial resmi yang terintegrasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.
Dia mengingatkan pentingnya konsistensi dalam memperbarui informasi, terutama pada hari Selasa dan Jumat, agar masyarakat selalu mendapatkan informasi terbaru mengenai berbagai kegiatan pemerintah.
Machmuddin juga menekankan bahwa setiap kritik, saran, maupun aspirasi masyarakat yang masuk melalui media sosial harus ditindaklanjuti secara serius.
Respon tersebut tidak hanya berupa penyampaian informasi, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan sesuai kewenangan serta menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan kebijakan daerah.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro, Edi Susanto, menegaskan bahwa seluruh OPD memiliki kewajiban menyampaikan setiap program dan kegiatan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, publikasi yang dilakukan pemerintah juga menjadi sarana memperoleh masukan dari masyarakat sekaligus bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program pembangunan.
“Kegiatan OPD harus diketahui masyarakat. Dari situ kita memperoleh masukan sekaligus menunjukkan bahwa program yang direncanakan benar-benar dilaksanakan,” jelasnya.
Untuk memperkuat komunikasi publik, Sekda menginstruksikan seluruh perangkat daerah agar menyusun kalender konten secara terencana, meningkatkan kualitas informasi, mempercepat respons terhadap komentar masyarakat, serta memperkuat koordinasi dengan Dinas Kominfo.
Dirinya juga meminta seluruh OPD memastikan website resmi tetap aktif, mudah diakses, terhubung dalam jaringan komunikasi pemerintah daerah, serta secara rutin mempublikasikan sedikitnya dua konten informatif setiap minggu yang memuat layanan, program, inovasi, maupun capaian pembangunan.
Melalui langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap kualitas pelayanan informasi publik semakin meningkat.
Pengelolaan website dan media sosial yang profesional diharapkan mampu memperluas penyebaran informasi pembangunan, memperkuat transparansi pemerintahan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, sekaligus mendorong partisipasi publik dalam pembangunan daerah. (yin)
