JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh mengambil langkah strategis jelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026.
Setelah melakukan pertemuan langsung dengan Prabowo Subianto, KSPI memutuskan mengalihkan pusat aksi dari Gedung DPR RI ke kawasan Monumen Nasional (Monas).
Keputusan ini disampaikan oleh Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, usai pertemuan yang berlangsung sekitar 1,5 jam pada Selasa, 28 April 2026.
Menurutnya, perubahan lokasi bukan keputusan spontan, melainkan hasil dari dialog intens terkait arah kebijakan ketenagakerjaan dan masa depan ekonomi nasional.
Said Iqbal menjelaskan, sebelumnya KSPI memang berencana menggelar aksi besar di DPR RI. Namun, setelah permintaan audiensi dengan Presiden dikabulkan, arah gerakan pun berubah.
Dalam pertemuan tersebut, KSPI menyampaikan 11 tuntutan utama buruh, mulai dari pengesahan RUU Ketenagakerjaan hingga isu kesejahteraan pekerja sektor informal seperti ojek online.
“May Day adalah momentum menyuarakan aspirasi. Dan sebagian tuntutan kami sudah mendapat respons langsung dari Presiden,” tegasnya.
Perayaan May Day 2026 di Monas diprediksi akan menjadi salah satu yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir.
KSPI menargetkan sekitar 50 ribu massa, sementara total buruh yang hadir dari berbagai elemen diperkirakan mencapai 100 ribu orang.
Tak hanya di Jakarta, peringatan May Day juga akan digelar serentak di 38 provinsi dan lebih dari 350 kota di seluruh Indonesia, termasuk Surabaya, Bandung, Semarang, Makassar, hingga Batam.
KSPI menekankan bahwa perayaan May Day tahun ini harus berlangsung damai dan tertib. Seluruh buruh dihimbau untuk tetap menjaga suasana kondusif.
“Kami ingin May Day dirayakan dengan semangat perjuangan, tapi tetap damai, tanpa kekerasan,” ujar Said Iqbal.
Dalam momentum ini, KSPI membawa sejumlah isu penting, di antaranya, pengesahan RUU ketenagakerjaan, penolakan outsourcing dan upah murah, ancaman PHK dan pembentukan Satgas PHK, reformasi pajak (termasuk pajak THR dan pesangon), perlindungan industri tekstil, nikel, dan semen, tarif ojek online maksimal 10 persen, pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK penuh waktu.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap kesejahteraan buruh.
Dia menilai Indonesia memiliki potensi besar dari sumber daya alam yang perlu dioptimalkan melalui hilirisasi industri.
Presiden juga berjanji akan membentuk Satgas PHK dan penciptaan lapangan kerja, mendorong pembahasan RUU Ketenagakerjaan melalui Panja DPR, mengkaji ulang kebijakan perpajakan yang membebani buruh.
Selain itu, pemerintah juga membuka peluang keterlibatan negara dalam ekosistem transportasi online, guna menekan potongan tarif aplikasi agar lebih berpihak pada pengemudi.
KSPI menilai pertemuan ini menjadi sinyal positif bagi gerakan buruh ke depan.
Ruang dialog yang terbuka dinilai memberi harapan baru dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan pekerja.
“Ini bukan akhir, tapi awal dari proses panjang. Ada harapan dan ada ruang untuk terus memperjuangkan kepentingan buruh,” pungkas Said Iqbal. (dpw)
