BOJONEGORO – Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menekan angka kemiskinan mulai menunjukkan hasil positif.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Bojonegoro pada Maret 2026 turun menjadi 10,69 persen, berkurang 0,80 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 11,49 persen.
Capaian tersebut menjadi perkembangan penting bagi Bojonegoro dalam mempercepat pengentasan kemiskinan.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menyebut penurunan sebesar 0,80 poin persentase itu menempatkan Bojonegoro pada posisi lima besar daerah dengan penurunan angka kemiskinan terbaik di Jawa Timur.
Hal tersebut disampaikan Nurul Azizah saat memberikan arahan dalam apel pagi di halaman Gedung Putih, Rabu (14/10/2026).
Menurutnya, keberhasilan ini menjadi sinyal positif bahwa program intervensi pemerintah daerah mulai memberikan dampak terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.
“Selama delapan tahun terakhir, posisi kita berada di peringkat 11 besar, atau urutan ke-27 dari 38 kabupaten/kota. Dengan penurunan 0,80 persen di tahun ini, posisi Bojonegoro berhasil membaik dan bergeser ke peringkat 12,” ungkapnya.
Nurul Azizah menjelaskan, menurunkan angka kemiskinan bukan pekerjaan sederhana.
Dibutuhkan konsistensi kebijakan, kerja keras, serta koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) agar program pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Dia menilai capaian tersebut tidak terlepas dari program strategis yang diinisiasi Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, serta dukungan Wakil Bupati, para asisten daerah, dan seluruh kepala OPD.
Menurutnya, penurunan angka kemiskinan yang biasanya bergerak dalam pecahan persentase membutuhkan kerja terarah dengan sasaran yang jelas.
Karena itu, data dan fakta harus menjadi dasar dalam menentukan kebijakan maupun pelaksanaan program.
“Menggeser angka kemiskinan yang biasanya hanya turun nol koma sekian persen memerlukan kerja keras. Capaian saat ini memberi kontribusi bukti bahwa data, fakta, dan kerja keras Bapak/Ibu sekalian sudah mulai terarah dan fokus pada sasaran yang tepat,” tambahnya.
Sebagai pembanding, sejumlah daerah di sekitar Bojonegoro juga mencatat posisi yang cukup baik dalam indikator kemiskinan di Jawa Timur.
Kabupaten Ngawi disebut berada di kelompok lima besar, Tuban di enam besar, sedangkan Lamongan masuk sepuluh besar.
Berbekal perkembangan tersebut, Pemkab Bojonegoro berkomitmen melanjutkan upaya pengentasan kemiskinan melalui evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program yang telah berjalan.
Evaluasi dilakukan untuk memastikan intervensi pemerintah semakin efektif dan tepat sasaran.
Pemerintah daerah juga berupaya mendorong inovasi agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.
Target berikutnya adalah membawa persentase penduduk miskin Bojonegoro ke angka satu digit.
Untuk mencapai sasaran tersebut, kesinambungan program, ketepatan penerima manfaat, serta kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting.
Data BPS Kabupaten Bojonegoro memperkuat gambaran penurunan kemiskinan tersebut.
Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 134,93 ribu orang, turun sekitar 9,97 ribu orang dibandingkan periode sebelumnya.
Selain persentase dan jumlah penduduk miskin, garis kemiskinan juga menjadi indikator penting untuk melihat perkembangan kesejahteraan masyarakat.
Pada Maret 2026, garis kemiskinan Bojonegoro tercatat sebesar Rp531.534 per kapita per bulan.
Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2025 yang sebesar Rp490.299, atau naik sekitar 8,4 persen.
Nilai tersebut juga menjadi yang tertinggi dalam rentang data 2015–2026.
Garis kemiskinan merupakan batas pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun bukan makanan.
Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah batas tersebut dikategorikan sebagai penduduk miskin.
Dengan jumlah penduduk miskin yang terus berkurang, Pemkab Bojonegoro kini menghadapi tantangan berikutnya, yakni menjaga tren penurunan tersebut sekaligus memastikan program pembangunan dan bantuan sosial semakin efektif dalam meningkatkan kesejahteraan warga. (yin)
