LAMONGAN – Aktivitas penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar di SPBU 54.622.01 Sedayulawas, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, menjadi sorotan.
Sebuah mobil pikap Mitsubishi L300 diduga mengangkut Solar subsidi dalam jumlah besar menggunakan belasan drum sekaligus, peristiwa tersebut terpantau pada Minggu (8/11/2026).
Berdasarkan informasi dan pantauan awak media di lokasi, kendaraan Mitsubishi L300 bernomor polisi L 80XX EQ terlihat membawa sebanyak 12 drum yang diduga digunakan untuk mengangkut Solar.
Setiap drum diperkirakan memiliki kapasitas sekitar 210 liter.
Dengan asumsi seluruh drum terisi penuh, total kapasitas angkutnya mencapai 2.520 liter dalam satu kali pengambilan.
Jumlah tersebut tentu memunculkan pertanyaan serius mengenai mekanisme penyaluran BBM subsidi di SPBU tersebut.
Terlebih, Solar subsidi merupakan BBM yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat dan sektor usaha tertentu sesuai ketentuan pemerintah.
Di tengah kebutuhan masyarakat terhadap Solar untuk menunjang aktivitas pertanian, perikanan, transportasi dan berbagai kegiatan ekonomi, pengangkutan menggunakan 12 drum sekaligus patut mendapat perhatian serius.
Saat dikonfirmasi awak media, salah satu operator SPBU menyampaikan bahwa pengambilan Solar tersebut merupakan kuota untuk sekali pengambilan.
Namun, keterangan itu belum menjawab sejumlah pertanyaan penting mengenai dasar pemberian kuota, identitas penerima, legalitas kendaraan pengangkut, hingga peruntukan Solar yang diambil.
Siapa pihak yang memberikan persetujuan pengambilan dalam jumlah tersebut.
Apakah penerima telah memenuhi persyaratan sebagai konsumen pengguna BBM subsidi.
Bagaimana mekanisme pencatatan dan pengawasan transaksi tersebut.
Pertanyaan-pertanyaan itu perlu dijawab secara terbuka agar tidak menimbulkan dugaan adanya penyimpangan dalam distribusi BBM bersubsidi.
Sebab, keberadaan kuota tidak serta-merta menghapus kewajiban setiap pihak untuk mematuhi aturan penyaluran dan penggunaan BBM subsidi.
Menanggapi aktivitas tersebut, Pertamina, BPH Migas, serta instansi pengawas terkait diharapkan segera melakukan pemeriksaan terhadap SPBU 54.622.01 Sedayulawas.
Pemeriksaan perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari rekaman CCTV, catatan transaksi penjualan, penggunaan barcode atau surat rekomendasi apabila dipersyaratkan, data kuota pembelian, hingga dokumen yang menjadi dasar pengangkutan Solar menggunakan belasan drum.
Legalitas kendaraan dan identitas pihak penerima juga perlu ditelusuri untuk memastikan apakah penyaluran tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Apabila seluruh aktivitas tersebut memang memiliki dasar hukum dan memenuhi persyaratan, pengelola SPBU diharapkan dapat memberikan penjelasan disertai dokumen pendukung.
Sebaliknya, apabila ditemukan indikasi pelanggaran, instansi berwenang harus mengambil langkah sesuai aturan yang berlaku.
Pengawasan distribusi BBM subsidi tidak boleh berhenti pada pemeriksaan administratif semata.
Ketepatan sasaran dan transparansi penyaluran harus menjadi perhatian utama.
BBM subsidi merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk membantu masyarakat yang berhak.
Karena itu, distribusinya harus dilakukan secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru kesulitan mendapatkan Solar, sementara aktivitas pengangkutan dalam jumlah besar tidak mendapatkan penjelasan yang memadai.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh klarifikasi resmi dari pengelola SPBU 54.622.01 Sedayulawas maupun instansi berwenang mengenai dasar dan peruntukan pengambilan Solar tersebut.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pengelola SPBU, Pertamina, BPH Migas, serta seluruh pihak terkait guna memperoleh informasi yang berimbang dan memastikan fakta sebenarnya. (ded)
