LAMONGAN – Hubungan antara insan pers dan legislatif di Kabupaten Lamongan semakin diperkuat.
Komisi A bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Lamongan menerima audiensi Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) Kabupaten Lamongan di ruang rapat DPRD Lamongan, Minggu (25/5/2026).
Pertemuan tersebut berlangsung hangat, terbuka, dan penuh dialog konstruktif.
Audiensi ini menjadi momentum penting untuk mempererat sinergi antara lembaga legislatif dengan insan media dalam mendukung pembangunan daerah yang transparan, demokratis, dan berpihak kepada masyarakat.
Ketua Komisi A DPRD Lamongan, Dimyati, memimpin langsung jalannya audiensi didampingi anggota Komisi A Suherman serta sejumlah anggota dewan lainnya.
Sementara dari pihak PJI Lamongan hadir Ketua PJI Ir. Handoyo bersama jajaran pengurus organisasi.
Dalam kesempatan itu, Handoyo menyampaikan apresiasi atas keterbukaan DPRD Lamongan yang dinilai memberikan ruang komunikasi positif bagi insan pers.
Menurutnya, media memiliki peran strategis dalam menjaga keterbukaan informasi publik sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Pers bukan hanya menjalankan fungsi kontrol sosial, tetapi juga menjadi mitra strategis pembangunan daerah melalui informasi yang edukatif, objektif, dan membangun,” ujarnya.
Ia menilai kolaborasi antara media dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat agar pembangunan berjalan lebih transparan dan partisipatif.
Senada dengan hal tersebut, Humas PJI Lamongan, Nuhan Ubed, menegaskan pentingnya membangun hubungan harmonis antara media dengan seluruh stakeholder di Kabupaten Lamongan, terutama di tengah derasnya arus informasi digital saat ini.
Menurutnya, media memiliki tanggung jawab besar untuk menyampaikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya masyarakat.
“Sinergi antara media dan pemerintah sangat penting agar iklim demokrasi tetap sehat dan masyarakat mendapatkan informasi yang benar serta berimbang,” tegasnya.
Dalam sesi dialog, sejumlah jurnalis turut menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi media di lapangan.
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah soal keadilan kemitraan media, khususnya bagi media lokal.
Perwakilan media Pantura menyoroti perlunya perlakuan yang setara terhadap seluruh perusahaan media dalam mendapatkan akses informasi maupun kerja sama kemitraan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
Menurutnya, seluruh media memiliki kontribusi yang sama dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Karena itu, tidak seharusnya ada diskriminasi ataupun perlakuan tebang pilih dalam menjalin kemitraan.
Menanggapi hal tersebut, jajaran Komisi A dan Banggar DPRD Lamongan menyatakan siap menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan insan pers.
Ketua Komisi A DPRD Lamongan, Dimyati, menegaskan bahwa DPRD Lamongan terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan dari media demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih profesional dan transparan.
“Kami menyambut baik seluruh masukan dari rekan-rekan jurnalis. Pers memiliki peran penting dalam menyampaikan program pembangunan sekaligus menjadi kontrol sosial yang konstruktif,” ungkap Dimyati.
Dia juga menegaskan bahwa seluruh organisasi media dan aliansi pers di Kabupaten Lamongan berhak mendapatkan perhatian yang proporsional, baik dari sisi akses informasi, perlindungan, maupun penghormatan secara sosial dan profesional.
Audiensi kemudian ditutup dengan komitmen bersama untuk terus menjaga komunikasi dan memperkuat kolaborasi antara DPRD Lamongan dan insan pers demi mendukung pembangunan daerah yang lebih maju, terbuka, dan berpihak kepada masyarakat. (ded)
