BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro semakin serius memperkuat transformasi digital di lingkungan pemerintahan.
Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah memantapkan persiapan menghadapi Evaluasi Mandiri Kinerja Pemerintahan Digital (PEMDI) Tahun 2026 melalui penyamaan persepsi dan konsolidasi data seluruh perangkat daerah.
Kegiatan yang difasilitasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro tersebut berlangsung di Co Creating Room Gedung Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jumat (31/7/2026).
Seluruh anggota Tim Asesor Internal PEMDI dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) hadir untuk memastikan kesiapan menghadapi proses evaluasi.
Forum ini menjadi momentum penting untuk menyamakan pemahaman terkait indikator penilaian, menyusun strategi penguatan data dukung, sekaligus memastikan seluruh bukti pendukung telah lengkap, valid, dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
Melalui langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ingin memastikan pelaksanaan Evaluasi Mandiri Kinerja Pemerintahan Digital tahun 2026 berjalan maksimal.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis digital yang semakin terintegrasi.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro, Arif Afandy, menegaskan bahwa keberhasilan dalam evaluasi pemerintahan digital tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi atau aplikasi yang dimiliki pemerintah daerah.
Lebih dari itu, kesiapan seluruh perangkat daerah dalam menyusun data dan eviden yang akurat menjadi faktor utama.
Menurutnya, evaluasi tersebut merupakan sarana untuk mengukur sejauh mana transformasi digital telah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bojonegoro.
“Evaluasi Pemerintahan Digital menjadi momentum untuk mengukur sejauh mana transformasi digital telah diterapkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Karena itu, seluruh perangkat daerah perlu memiliki pemahaman yang sama terhadap indikator penilaian serta menyiapkan data dukung yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Arif Afandy.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas perangkat daerah agar seluruh proses evaluasi berjalan efektif dan menghasilkan penilaian yang optimal.
Dengan semakin solidnya koordinasi antar-OPD, Pemkab Bojonegoro optimistis mampu memperkuat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Penguatan SPBE diharapkan tidak hanya berdampak pada peningkatan nilai evaluasi, tetapi juga menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Komitmen tersebut menjadi bagian dari langkah berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mendorong percepatan transformasi digital, sehingga tata kelola pemerintahan semakin modern, akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan yang semakin berkualitas bagi masyarakat. (yin)
