BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus memperkuat sinergi dengan pemerintahan desa sebagai langkah mewujudkan pembangunan yang benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan melalui kegiatan Jagong Gayeng Kelembagaan Desa yang digelar di Pendopo Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro, Kamis (11/6/2026).
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, anggota DPRD Bojonegoro Komisi C, Forkopimcam Purwosari, Staf Ahli Bupati, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), para kepala desa, ketua BPD, RT/RW, Gapoktan, hingga berbagai unsur kelembagaan desa lainnya.
Forum tersebut menjadi wadah dialog antara pemerintah daerah dan pemerintah desa sekaligus sarana penguatan pemahaman terkait tata kelola pemerintahan desa setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026.
Dalam laporannya, Camat Purwosari Ike Widyaningrum menyampaikan bahwa wilayah Purwosari memiliki potensi besar di sektor pertanian.
Produktivitas padi di kawasan tersebut mencapai rata-rata 5,6 ton per hektare dengan dukungan sumber irigasi utama dari Kali Gandong yang selama ini menjadi penopang aktivitas pertanian masyarakat.
Tak hanya sektor pertanian, pembangunan infrastruktur juga terus menjadi perhatian.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro saat ini tengah mendorong peningkatan status sejumlah jalan poros desa menjadi jalan kabupaten guna memperlancar akses transportasi dan memperkuat konektivitas antarwilayah.
“Kami berharap peningkatan jalan poros desa menjadi jalan kabupaten mampu mempercepat mobilitas masyarakat serta membuka peluang ekonomi baru yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan warga Purwosari,” ujar Ike.
Sementara itu, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kualitas data yang dimiliki pemerintah.
Menurutnya, data yang valid menjadi fondasi utama dalam menyusun kebijakan maupun program pembangunan.
Bupati meminta seluruh unsur pemerintahan desa, mulai dari RT, RW, kepala desa hingga perangkat desa, aktif mengawal dan memperbarui data masyarakat agar tetap akurat dan sesuai kondisi riil di lapangan.
“Data harus benar-benar valid, baik data sosial, ekonomi, kesehatan maupun potensi desa. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat menghadirkan program dan solusi yang tepat sesuai kebutuhan masyarakat,” tegas Setyo Wahono.
Selain menyoroti pentingnya data, Bupati juga mengingatkan pentingnya menjaga kekompakan dan harmonisasi di tingkat desa.
Menurutnya, pembangunan tidak akan berjalan optimal apabila terjadi konflik di antara unsur pemerintahan maupun kelembagaan desa.
Ia menekankan bahwa kepala desa, perangkat desa, BPD, RT/RW, hingga lembaga kemasyarakatan harus membangun kolaborasi yang kuat demi kepentingan masyarakat.
“Jika seluruh elemen desa bisa bersinergi dan saling mendukung, maka pembangunan akan berjalan lebih efektif. Jangan sampai masyarakat menjadi pihak yang dirugikan akibat konflik internal,” pesannya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati juga mengajak seluruh kelembagaan desa untuk mendukung berbagai program strategis pemerintah pusat, termasuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang digagas sebagai upaya memperkuat kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Melalui forum Jagong Gayeng Kelembagaan Desa ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap tercipta kesamaan visi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa sehingga pelayanan publik, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan memberikan manfaat nyata bagi warga. (yin)
